Diperbarui 28 September 2026

Aturan kripto di Indonesia: dari komoditas Bappebti ke pengawasan OJK

Status hukum kripto di Indonesia berubah bertahap selama lebih dari satu dekade. Halaman ini menyusunnya sebagai sejarah regulasi: siapa yang berwenang kapan, dokumen apa yang menjadi dasarnya, dan bagaimana membaca istilah “terdaftar di Bappebti” serta “diawasi OJK” di masa sekarang.

Kripto legal? Jawabannya bergantung pada fungsinya

Di Indonesia, kripto legal sebagai aset yang diperdagangkan melalui penyelenggara berizin, tetapi tidak sah sebagai alat pembayaran. Dua pernyataan ini tidak bertentangan. Yang pertama menyangkut perdagangan aset, yang kedua menyangkut mata uang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menetapkan rupiah sebagai alat pembayaran di wilayah Indonesia, sehingga kripto sebagai alat pembayaran berada di luar kerangka tersebut. Pembahasan panjang soal pembayaran sudah banyak tersedia; di halaman ini kami fokus pada sejarah pengawasan perdagangannya.

Istilah “kripto resmi” pun perlu hati-hati. Tidak ada koin yang “diterbitkan” atau “dijamin” negara. Yang ada adalah aset yang boleh diperdagangkan oleh penyelenggara berizin menurut aturan yang berlaku pada periode tertentu.

Linimasa regulasi aset kripto di Indonesia

Sumber tabel: JDIH BPK untuk tanggal berlaku peraturan, daftar penyelenggara OJK posisi 13 Agustus 2026 untuk nomor dan tanggal izin, serta Wikipedia (id dan en) untuk pernyataan 2014, peraturan Bank Indonesia 2017, Peraturan Bappebti 2019, fatwa 2021, dan pengesahan UU P2SK.

Era Bappebti: kripto sebagai komoditas

Dari 2018 sampai awal 2025, aset kripto diperlakukan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di pasar fisik. Karena itu pengawasnya adalah Bappebti di bawah Kementerian Perdagangan, bukan otoritas sektor keuangan. Wikipedia bahasa Indonesia juga merujuk Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 tentang komoditi yang dapat menjadi subjek kontrak berjangka sebagai salah satu dasar pengakuan kripto sebagai aset.

Perusahaan kripto yang terdaftar di Bappebti: ada tingkatannya

Frasa “perusahaan kripto yang terdaftar di Bappebti” dulu sering dipakai tanpa membedakan tahapnya. Padahal nomor tanda daftar Bappebti mencerminkan status berbeda, antara lain calon pedagang fisik aset kripto (CPFAK) dan pedagang fisik aset kripto (PFAK). Contoh format yang tercatat: PT CTXG Indonesia Berkarya dengan nomor 002/BAPPEBTI/CPFAK/02/2023 yang disetujui 6 Februari 2023. Calon pedagang sudah boleh beroperasi, tetapi belum menyelesaikan seluruh persyaratan untuk status penuh.

Daftar crypto Bappebti dan angka “229”

Pada era ini, aset yang boleh diperdagangkan ditetapkan dalam daftar resmi Bappebti yang diperbarui beberapa kali. Itulah asal pencarian “daftar kripto yang terdaftar di Bappebti”, “coin yang terdaftar di Bappebti”, atau “crypto yang terdaftar di Bappebti”. Angka 229 sangat sering dikutip sebagai jumlah aset dalam salah satu versi daftar tersebut. Kami tidak berhasil membuka salinan resmi peraturannya saat menulis, sehingga angka itu tidak kami jadikan pegangan. Yang lebih penting: daftar era Bappebti adalah dokumen sejarah. Sejak 10 Januari 2025, rujukan yang berlaku mengikuti kerangka OJK.

Pada 17 Januari 2024, Bappebti membentuk Komite Aset Kripto melalui Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/KEP/01/2024. Komite ini disebut sebagai babak baru pengawasan perdagangan aset kripto, kurang dari setahun sebelum kewenangan berpindah.

Era OJK: “crypto diawasi OJK” sejak 10 Januari 2025

UU P2SK memasukkan aset keuangan digital dan aset kripto ke dalam kewenangan OJK, bersama inovasi teknologi sektor keuangan. Peralihan efektif pada 10 Januari 2025, bertepatan dengan berlakunya POJK 27/2024. Aturan itu diubah oleh POJK 23/2025 yang berlaku 10 November 2025. OJK juga menerbitkan aturan pendukung, antara lain tentang penilaian kemampuan dan kepatutan pihak utama (POJK 16/2025) dan tata kelola serta manajemen risiko (POJK 30/2025).

Crypto terdaftar di OJK: yang berizin adalah penyelenggaranya

Pencarian “crypto terdaftar di OJK” sering mengira OJK mendaftarkan koin satu per satu seperti produk. Daftar yang diterbitkan OJK adalah daftar penyelenggara. Per posisi 13 Agustus 2026 strukturnya sebagai berikut:

Adapun aset yang boleh diperdagangkan kini mengikuti mekanisme dalam POJK 27/2024 beserta perubahannya. Kami tidak mencantumkan jumlah aset karena belum memperoleh salinan daftar terbaru yang dapat kami verifikasi langsung. Pembagian peran bursa, kliring, dan kustodian di atas kami jelaskan di pemisahan aset nasabah dan kustodian.

Membaca status sebuah platform tanpa terjebak istilah lama

1. Pastikan tanggal. Status “terdaftar di Bappebti” menjelaskan masa sebelum 10 Januari 2025.
2. Cari nama perseroan, bukan hanya merek, di daftar penyelenggara OJK terbaru.
3. Perhatikan kelompoknya: pedagang, bursa, kliring, atau kustodian punya kewajiban berbeda.
4. Ingat batasnya: izin tidak melindungi dari turunnya harga, dan platform luar negeri tanpa izin berada di luar jangkauan pengaduan OJK.

Contoh penerapannya ada di jejak izin Tokocrypto, profil Tokenomy, dan profil Zipmex. Soal pajak, cukup dicatat bahwa PMK 68/PMK.03/2022 yang berlaku sejak 1 Mei 2022 telah dicabut dan aturan yang berlaku sekarang adalah PMK 50/2025.